BANJARBARU, Titikkabarkalimantan.com – Ketepatan sasaran bantuan sosial di Kota Banjarbaru menjadi perhatian anggota Komisi III DPRD Banjarbaru, Siska Monalisa. Ia menyoroti keluhan masyarakat mengenai warga yang dinilai membutuhkan bantuan, tetapi belum mendapatkannya sesuai kondisi ekonomi mereka.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Siska, khususnya terkait penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan beras, dan berbagai program bantuan sosial lainnya. Menurutnya, pembaruan data dan verifikasi langsung di lapangan perlu dilakukan agar warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat.

Siska mengungkapkan, temuan mengenai penyaluran PKH telah dikoordinasikan dengan Wali Kota Banjarbaru, Kepala Dinas Sosial, serta lurah terkait. Koordinasi itu dilakukan untuk mendorong tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya.

“Persoalan PKH ini sudah saya koordinasikan kepada Wali Kota, Kepala Dinas Sosial, dan lurah terkait. Saya berharap hasil koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan dan pengecekan data, agar masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak terlewat dari perhatian pemerintah,” ujar Siska.

Selain penyaluran bantuan, politisi Partai Golkar tersebut menyoroti pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dalam basis data sosial ekonomi.

Menurut Siska, data yang tidak sesuai dengan kondisi riil warga berpotensi memengaruhi penentuan penerima bantuan. Karena itu, ia meminta pembaruan data dilakukan melalui mekanisme resmi dengan mempertimbangkan hasil verifikasi kondisi masyarakat di lapangan.

“Jangan sampai warga yang kehidupannya benar-benar sulit justru tercatat dalam desil yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Data harus terus diperbarui melalui mekanisme resmi dan didukung verifikasi kondisi di lapangan,” tegasnya.

Siska berharap persoalan tersebut tidak hanya menjadi perhatian dalam penyaluran PKH, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap program bantuan pangan beras dan bantuan pemerintah lainnya.

Ia menekankan pentingnya proses pendataan, pengusulan, hingga penyaluran bantuan yang transparan dan sesuai dengan ketentuan masing-masing program.

“Bantuan sosial harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Kita ingin memastikan tidak ada warga yang berhak justru terabaikan akibat data yang belum diperbarui atau belum sesuai dengan kondisi sebenarnya,” katanya.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Liang Anggang, Siska menegaskan bahwa upaya memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tidak semata-mata dibatasi oleh pembagian tugas komisi di DPRD.

Meski bertugas di Komisi III, ia menyatakan tetap berkewajiban menampung dan memperjuangkan aspirasi warga, termasuk persoalan bantuan sosial yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Meskipun saya bertugas di Komisi III, saya tetap memiliki tanggung jawab untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Persoalan kesejahteraan warga adalah kepentingan bersama yang harus kita kawal,” ungkapnya.

Siska berharap koordinasi dengan pemerintah kota dan perangkat wilayah dapat menghasilkan tindak lanjut yang jelas dan terukur. Ia juga mendorong agar kualitas pendataan penerima bantuan terus diperbaiki sehingga penyaluran program pemerintah semakin tepat sasaran.

Baginya, persoalan bantuan sosial tidak cukup diselesaikan dengan menerima laporan atau menyampaikan keluhan. Perlu ada pemeriksaan terhadap kondisi warga, pengecekan data, serta kejelasan tindak lanjut dari instansi terkait.

“Saya tidak ingin hanya menyampaikan keluhan masyarakat. Saya ingin setiap temuan mendapatkan perhatian, ditindaklanjuti, dan dikawal sampai ada kejelasan. PKH, bantuan beras, dan bantuan sosial lainnya harus benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.